top of page

Gereja dan Kehidupan Bernegara (3)


Setelah melihat sepintas kepada dinamikan hubungan gereja dengan negara, lantas bagaimanakah GKJ merumuskan relasinya dengan negara? Setidaknya perumusan relasi antara gereja dengan kekuasaan negara dapat kita temukan di PPA GKJ. Kekuasaan adalah sesuatu yang harus ditanggapi dengan serius. Apabila dikelola dan dimanfaatkan dengan baik maka kekuasaan akan membawa kesejahteraan bagi banyak orang, namun bila disalahgunakan bisa mendatangkan kesengsaraan rakyat. Atas dasar inilah PPA GKJ mendeskripsikan penguasa harusnya merupakan seseorang yang berada dalam tata reksa Allah (providentia Dei) diberi kesempatan oleh Allah untuk memegang kekuasaan negara. Kesempatan itu diberikan oleh Allah terjalin dalam budaya politik masing-masing negara. Hal ini disebut asas kuasa dari Allah. Namun manusia juga terlibat dalam kebebasannya demi mewujudkan kesejahteraan sesuai dengan kondisi budaya politik masing-masing negara.


Dengan demikian orang percaya harus menghormati kekuasaan negara, sejauh negara betul-betul memperjuangkan kesejahteraan serta kepentingan dari banyak pihak. Pada prinsipnya orang percaya menghormati dan tunduk kepada pemerintah berdasarkan tempatnya dalam tata reksa Allah. Namun terbuka kemungkinan bagi orang percaya untuk melawan pemerintah kalau ternyata pemerintah tidak memenuhi fungsinya dalam tata reksa Allah. Pemerintah yang baik dengan demikian ialah pemerintahan yang mendatangkan kesejahteraan rakyat, menghormati hak asasi manusia dan memperlakukan rakyat secara adil.


Gereja serta orang percaya di dalamnya dengan demikian memiliki fungsi pengawasan. Meskipun tidak dibenarkan bagi gereja secara kelembagaan untuk melaksanakan politik praktis. Namun gereja tetap punya peran dalam kehidupan bernegara yakni: 1) mengikuti dan memahami perkembangan kehidupan politik, 2) menggembalakan (mendampingi) warganya untuk menjadi warga negara yang baik, yang mencerminkan sikap hidup dan tingkah laku orang percaya, 4) bila perlu, membuat dan mengeluarkan pernyataan politik berdasarkan asas imamat-rajawi-nabiah.

Kategori
Recent Posts
Archive
bottom of page